Wapres Ma’ruf Amin Berharap LPSK Menjadi Lembaga Profesional

Wapres Ma’ruf Amin Berharap LPSK Menjadi Lembaga Profesional

Wapres Ma’ruf Amin Berharap LPSK Menjadi Lembaga Profesional – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga non struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Deretan capaian sudah diraih LPSK sejak resmi berdiri pada 2008. Selama 13 tahun berkarya memberi perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana, banyak harapan disuarakan untuk lembaga ini.

Ketua LPSK Hasto Atmojo menyatakan komitmen LPSK untuk terus bekerja secara optimal, agar mampu bertahan dan beradaptasi dalam perlindungan saksi dan korban di tengah situasi pandemik. Dia juga mengatakan di tengah situasi pandemik yang mengakibatkan perubahan tidak terelakkan, mekanisme kerja LPSK akan terus ditingkatkan agar mampu bertahan dan beradaptasi, terutama dalam perlindungan saksi dan korban.

1. Wapres Ma’ruf Amin berharap LPSK menjadi lembaga profesional
Wapres Ma'ruf Minta LPSK Bantu Whistleblower dan Kerja Diam-Diam

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan agar LPSK tetap melayani dengan prima di tengah kondisi pandemik COVID-19 dalam peringatan HUT ke-13 LPSK.

Ma’ruf berharap LPSK senantiasa menjadi lembaga profesional, terus berkomitmen, dan berpegang teguh pada asas percepatan penanganan, asas kesetaraan di depan hukum, dan asas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pemerintah melalui penguatan kebijakan dan regulasi akan selalu mendukung penuh tugas dan fungsi LPSK dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban,” kata Wapres dilansir ANTARA.

“Dalam usianya yang ke-13 ini tentunya tantangan yang dihadapi oleh LPSK akan makin berat. Saya berpesan dalam kondisi pandemik COVID-19, LPSK harus tetap melayani dengan prima,” sambung dia.

Wapres mengatakan pelayanan tersebut dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai inovasi, di antaranya optimalisasi dan penggunaan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat, saksi, dan korban untuk mendapatkan akses layanan dari LPSK.

Dalam acara bertajuk 13 Tahun LPSK Melayani: Bekerja dalam Sunyi, Melindungi di Tengah Pandemik itu, Ma’ruf juga berharap LPSK agar semakin berperan dalam optimalisasi perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator suatu tindak pidana.

Wapres Ma’ruf juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian LPSK dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

2. Menko Polhukam: Kerja LPSK harus diam-diam

Menko Polhukam : Kegiatan Pemerintah Terkait Kedaulatan Negara Berjalan Seperti Biasa

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut LPSK didesain sebagai lembaga yang mandiri, independen, dan bekerja dengan tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun.

“Kerja LPSK harus diam-diam, menyangkut korban kejahatan yang harus dilindungi, menyangkut saksi-saksi terjadinya kejahatan yang harus dilindungi,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, LPSK harus menempatkan posisi kelembagaan di antara dua kepentingan, yakni kepentingan yang dimandatkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang bersifat mandiri, namun juga menjalankan program yang didukung institusi terkait.

Mahfud juga menegaskan keberadaan LPSK sangat penting dan substantif guna memastikan adanya perlindungan hukum untuk saksi dan korban dalam penyelesaikan perkara.

“LPSK didesain sebagai lembaga yang mandiri, independen, dan bekerjanya tidak dicampuri dari kekuatan mana pun. LPSK dapat bekerja dan tidak dapat didikte oleh siapa pun,” kata dia.

Mahfud mengingatkan LPSK jelas harus menempatkan posisi kelembangaan yang berada di antara dua kepentingan, yakni kepentingan yang dimandatkan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang bersifat mandiri. Namun, LPSK juga harus melaksanakan kepentingan kedua, yakni menjalankan program yang didukung institusi terkait.

“Yang dalam praktiknya menimbulan irisan kewenangan dengan instansi tersebut,” ujar dia.

Mahfud berharap LPSK tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan perlindungan saksi dan korban bersama penegak hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak asasi saksi dan korban dalam sistem peradilan di Indonesia.

Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu menambahkan kerja-kerja LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU No 31 Tahun 2014.

3. Ketua GMIT Merry Kolimon sebut LPSK sebagai perwujudan negara terhadap HAM
Wapres Ma'ruf Minta LPSK Bantu Whistleblower dan Kerja Diam-Diam

Sementara, Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Indonesia Timur (GMIT), Pendeta Merry Kolimon berharap komunitas masyarakat sipil menjadi salah satu pendukung LPSK dalam melaksanakan tugasnya.

Sepanjang 13 tahun LPSK berkarya, Merry mengatakan, peranan masyarakat sipil sangat penting untuk pendampingan korban dan juga jadi penghubung antara korban dan LPSK.

“(Selama) 13 tahun LPSK melayani saksi dan korban sebagai perwujudan negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Merry.

“Dengan keterbatasan yang dimiliki LPSK saat ini, sangat penting didukung oleh mitra-mitranya,” kata Merry.

Merry menjelaskan kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, perlu untuk diperluas dan diperkuat. LPSK merupakan penerima mandat negara untuk perlindungan korban dan saksi, sementara peran mitra dari masyarakat sipil adalah mendukung dan memastikan pelaksanaan amanat tersebut.

Merry mengungkapkan, saat lembaganya bekerja sama dengan LPSK, dirinya mencatat sejumlah layanan yang menyebabkan keterbatasan LPSK seperti jumlah staf yang terbatas, minimnya ketersediaan anggaran serta begitu luasnya wilayah dengan konteks kepulauan.

“Peran masyarakat sipil begitu penting, khususnya pendampingan korban dan sekaligus penghubung korban dengan LPSK,” kata dia.

Dukungan masyarakat sipil itu kata Merry, merupakan bagian dari turut mengemban amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

4. Lembaga yang Berbeda

Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.