Pemerintah Turki Menarik Dukungan Terhadap Kesetaraan Gender

Pemerintah Turki Menarik Dukungan Terhadap Kesetaraan Gender

Pemerintah Turki Menarik Dukungan Terhadap Kesetaraan Gender – Republik Turki disebut Türkiye adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki pada hari Kamis (1/7/2021) secara resmi keluar dari Konvensi Istanbul, yang merupakan perjanjian internasional yang disusun oleh Dewan Eropa di Istanbul pada 2011.

Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut, , yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan mendukung kesetaraan gender.

Turki adalah negara pertama yang menandatangani perjanjian, Dikutip dari cara download idn poker di iphone tapi kini dengan menarik diri dari perjanjian pemerintah dianggap telah melakukan kemunduran dan tindakan itu ditentang para wanita Turki dan kelompok hak asasi.

1. Penarikan Turki memicu unjuk rasa
Turki Keluar dari Perjanjian Perlindungan Perempuan

Dilansir Reuters, beberapa jam setelah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan membela penarikan dari Konvensi Istanbul. Ribuan orang, yang kebanyakan wanita turun ke jalan-jalan di kota-kota besar Turki menentang keputusan penarikan Turki.

Para wanita yang turun ke jalan menentang tindakan pemerintah mengatakan mereka akan tetap berjuang dan tidak takut. Massa membawa spanduk berwarna ungu yang bertuliskan “Kami tidak menyerah pada Konvensi Istanbul.”

Penarikan Ankara dianggap merupakan kemunduran dan memicu kecaman dari AS dan Uni Eropa (UE). Turki dianggap semakin  tidak sejalan dengan UE.

2. Pembelaan Erdogan
Turki Keluar dari Perjanjian Perlindungan Perempuan

Dilansir Reuters, Konvensi Istanbul oleh banyak kaum konservatif di Turki dan Partai AK yang dipimpin Erdogan yang berakar Islamis mengatakan pakta itu bisa merusak tatanan keluarga, karena perjanjian dipandang sebagai pendukung homoseksualitas melalui prinsip non-diskriminasi atas dasar orientasi seksual.

Terkait penarikan Turki, Komisaris Dewan Eropa untuk Hak Asasi Manusia Dunja Mijatovic, pada awal bulan ini mengirim surat kepada menteri dalam negeri dan kehakiman Turki yang menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya bahasa homofobik oleh beberapa pejabat, beberapa di antaranya mengaitkan dengan Konvensi Istanbul.

3. Kekerasan terhadap perempuan di Turki
Turki Keluar dari Perjanjian Perlindungan Perempuan

Dilansir Al Jazeera, penarikan Turki dari konvensi telah memicu kekhawatiran terhadap perlindungan perempuan. Kelompok We Will Stop Femicide, melaporkan setidaknya 300 kasus pembunuhan perempuan dan 171 kematian perempuan yang mencurigakan dicatat tahun lalu oleh kelompok pemantau. Kekerasan di dalam rumah tangga lazim terjadi di Turki.

Kelompok itu merupakan kelompok hak-hak perempuan terbesar di Turki ini mencatat kasus pembunuhan wanita, menyediakan media dengan pembaruan tentang kasus pengadilan yang sedang berlangsung dan menawarkan dukungan hukum kepada keluarga yang berduka atau wanita yang menderita kekerasan.

We Will Stop Femicides telah membantu keluarga Karabulut mencari keadilan, yang sejak saat itu berjuang dalam kesetaraan gender dan menyerukan kesadaran atas kejahatan femisida.

Dilansir Reuters, Canan Gullu, presiden Federasi Asosiasi Wanita, menyampaikan bahwa sejak Maret, perempuan dan kelompok rentan lainnya lebih enggan dalam meminta bantuan dan cenderung tidak menolak, dengan kesulitan ekonomi yang dipicu COVID-19 menyebabkan peningkatan dramatis dalam kekerasan terhadap mereka.