Pemerintah Moldova Umumkan Krisis Kelangkaan Suplai Gas Alam

Pemerintah Moldova Umumkan Krisis Kelangkaan Suplai Gas Alam

Pemerintah Moldova Umumkan Krisis Kelangkaan Suplai Gas Alam – Republik Moldova adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina, di Eropa Timur. Moldova tidak memiliki akses ke pantai maupun laut.

Pada zaman kuno, Moldova merupakan bagian dari Dacia, yang jatuh ke tangan Romawi. Pemerintah Moldova telah mengumumkan keadaan darurat terkait krisis kelangkaan suplai gas alam dari perusahaan Rusia, Gazprom.

Hal ini setelah kedua belah pihak gagal mengumumkan kata sepakat terkait perpanjangan kontrak suplai gas alam. Di sisi lain, Moldova sejak dipimpin oleh Maia Sandu sedang berupaya meningkatkan hubungan dengan Uni Eropa dan berusaha melepaskan hegemoni dan ketergantungan terhadap Rusia di negaranya.

1. Moldova belum lanjutkan kesepakatan penyediaan gas alam dengan Gazprom

Pengumuman krisis pasokan gas alam ini terkait adanya kendala antara Pemerintah Moldova dan Gazprom. Pasalnya, kedua pihak masih belum menemui kata sepakat dalam memperpanjang pengiriman gas alam dari Rusia yang berakhir sejak September tahun ini.

Permasalahan yang mengganjal keduanya terkait harganya yang mencapai 790 dolar AS atau Rp11,1 juta per 1.000 meter kubik, di mana jumlah itu dianggap terlalu mahal oleh Chisinau. Padahal harga pada kontrak sebelumnya hanya mencapai 200 dolar AS atau Rp2,8 juta per 1.000 meter kubik.

Atas hal ini, Pemerintah Moldova menuding Rusia dengan sengaja meningkatkan harga gas alam dan memotong suplai hingga satu per tiga dari total pengiriman gas, dilaporkan dari laman RT.

2. Berusaha menjalin dengan semua tetangganya untuk mengatasi krisis gas alam

Dikutip dari RT, Deputi Perdana Menteri Andrey Spinu pada Rabu (13/10/2021) mengungkapkan bila Moldova ingin menjalin kesepakatan dengan Rumania, Ukraina dan Rusia dalam mengatasi krisis gas alam ini. Hal ini menyusul kurangnya pasokan gas alam dan berupaya memenuhi kebutuhan impor gas.

“Besok dan lusa, kami menjadwalkan untuk bernegosiasi dengan Gazprom. Kami ingin menandatangani kontrak pasokan gas alam dari Gazprom sesuai dengan kesepakatan untuk populasi Moldova” ujar Spinu.

Sementara, sesuai dengan situasi darurat ini, maka perusahaan-perusahaan energi di Moldova akan diberikan kewenangan lebih, tapi masih belum jelas bagaimana detil kebijakannya.

Terkait hal ini, Presiden Maia Sandu juga mendapat kritik dari pihak oposisi yang seharusnya bersedia pergi ke Rusia untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah ini. Namun, ia mengaku masalah ini harus diselesaikan oleh perusahaan dan bukan presiden, dilaporkan dari Reuters.

3. Rusia disebut lakukan manipulasi pasar yang berdampak meningkatnya harga gas alam

Sedangkan kelangkaan gas di Eropa disinyalir sebagai dampak utama melonjaknya harga gas alam dan disambut dengan meningkatnya permintaan secara global. Bahkan Gazprom juga menolak untuk menyediakan pasokan gas tambahan ke Eropa melalui kontrak sementara, dan justru menawarkan perjanjian jangka panjang.

Sejumlah politisi Uni Eropa juga menuding Moskow dengan sengaja menahan pasokan gas agar tetap rendah untuk meningkatkan harga. Namun, hal itu ditolak mentah-mentah oleh Rusia dalam beberapa acara.

Pada Wapres Komisi Eropa Frans Timmermans mengungkapkan bila tidak ada bukti bahwa Rusia dengan sengaja memanipulasi pasar dan mengakui kejadian ini murni disebabkan tingginya permintaan gas alam, dilansir dari RT.

Dikutip dari See News, Moldova merupakan negara kecil yang tidak memiliki cadangan gas alam di negaranya. Maka dari itu, negara Eropa Timur itu harus memenuhi kebutuhan semua pasokan gasnya dari Rusia. Sebagian besar wilayah Moldova merupakan bagian dari Kepangeranan Moldavia pada abad pertengahan. Bagian timur kepangeranan ini lalu dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1812 dan wilayah ini dikenal sebagai Bessarabia.

Pada saat pembubaran Kekaisaran Rusia tahun 1917, Republik Demokratik Moldavia didirikan, yang selanjutnya bersatu dengan Rumania Raya pada tahun 1918. Pada tahun 1940, Bessarabia diduduki oleh Uni Soviet, dan dibagi antara Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Moldova. Dengan runtuhnya Soviet tahun 1991, Moldova menyatakan kemerdekaannya.

Negara ini merupakan negara demokrasi parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Moldova merupakan anggota PBB, WTO, OSCE, GUAM, CIS, BSEC dan organisasi internasional lainnya. Moldova kini berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa.