Moeldoko Dukung PPKM Darurat Harus Dilakukan Lebih Ketat

Moeldoko Dukung PPKM Darurat Harus Dilakukan Lebih Ketat

Moeldoko Dukung PPKM Darurat Harus Dilakukan Lebih Ketat – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi COVID-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, protokol kesehatan selama Pemberlakuan idn poker88 asia Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dilakukan lebih ketat lagi. Kali ini, katanya, tidak ada lagi tawar menawar soal disiplin protokol ini.

1. Moeldoko sebut PPKM Darurat merupakan keputusan sulit pemerintah
Jadi Tren di Mbah Google, Tengok Total Harta Moeldoko yang Punya Puluhan  Tanah

Moeldoko menjelaskan, PPKM Darurat diterapkan karena tingginya mobilitas masyarakat dan semakin tingginya penyebaran varian Delta di Indonesia. Kendati begitu, kata Moeldoko, mengambil kebijakan PPKM Darurat merupakan keputusan sulit bagi pemerintah.

“Tentunya ini akan ada sebuah konsekuensi di mana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat akan cukup dirasakan. Namun sekali lagi, ini adalah sebuah pilihan yang sulit yang harus diambil oleh pemerintah demi menyelamatkan masyarakat dan pemulihan kita bersama,” ucap Moeldoko.

2. Pemerintah akan terus turunkan mobilitas masyarakat hingga 20 Juli
Moeldoko: Disiplin Protokol saat PPKM Darurat Tidak Boleh Ditawar!

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI ini menyebut, penurunan mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat masih rendah. Sebab, pemerintah sendiri menargetkan penurunan mobilitas mencapai 50 persen.

“Baru berkurang kurang lebih 30 persen, padahal PPKM dianggap berhasil jika penekanan mobilitas di atas 50 persen. Oleh sebab itu, pemerintah tetap akan memperkuat dan juga memperketat penyelenggaraan PPKM sampai tanggal 20 Juli,” Moeldoko menuturkan.

3. Moeldoko minta masyarakat taat protokol saat PPKM Darurat
Moeldoko: Disiplin Protokol saat PPKM Darurat Tidak Boleh Ditawar!

Guna menyukseskan pelaksanaan PPKM Darurat ini, Moeldoko meminta masyarakat untuk taati protokol kesehatan. Dia menuturkan, PPKM Darurat akan sulit berhasil jika tidak ada kesadaran masyarakat.

“Itu poinnya ada di situ. Kesadaran untuk tidak berkumpul, kesadaran untuk tidak melakukan mobilitas, kesadaran untuk 3M, maka itu menjadi kunci PPKM Darurat ini berjalan dengan baik,” dia menambahkan.

Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali.

Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Menurut Airlangga Hartanto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat.

PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 diterapkan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, yakni Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sejumlah kabupaten/kota di tiap-tiap provinsi diprioritaskan untuk melaksanakan PPKM.