Inilah Tanggapan dari Wagub DKI Jakarta Tentang PPKM Darurat

Inilah Tanggapan dari Wagub DKI Jakarta Tentang PPKM Darurat

Inilah Tanggapan dari Wagub DKI Jakarta Tentang PPKM Darurat – Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah posisi kedua yang memerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur DKI Jakarta.  Pemerintah akan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perpanjangan PPKM Darurat berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas secara daring yang dipimpin Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Pada kurun tahun 1984 hingga 2002, posisi wakil gubernur dijabat oleh lebih dari satu orang. “Terkait perpanjangan PPKM, kami menunggu keputusan kebijakan dari pemerintah pusat. Kami akan mendukung dan melaksanakan perpanjang PPKM apabila dibutuhkan. Kami akan memberikan pelaksanaan PPKM Jakarta yang terbaik,” ungkap Riza seperti dikutip dari idn poker, Sabtu (17/7/2021).

1. Wagub DKI minta maaf masih banyak penyekatan, namun hal itu demi kebaikan warga
Pemprov DKI Minta Warga Jakarta Tak Mudik Tahun Ini

Terkait banyaknya penyekatan atau pembatasan mobilitas, baik menuju maupun keluar DKI Jakarta selama PPKM Darurat, Riza memohon maaf kepada masyarakat

“Mohon maaf kalau masih banyak pembatasan-pembatasan. Polda Metro menyusun pembatasan, menyekat, semua dimaksudkan oleh kita dalam rangka mementingkan kesehatan dan keselamatan seluruh warga,” kata Riza usai meninjau kegiatan vaksinasi di Jalan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Polda Metro Jaya beserta Pemprov DKI sebelumnya akan menambah lokasi penyekatan menjadi 100 titik guna mengurangi mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat.

2. Pekerja non-esensial dan kritikal diharapkan tidak bekerja di kantor selama PPKM Darurat
Ketika Anies Geram Menemukan Pekerja Non-esensial Tetap Berkantor di Masa PPKM  Darurat Halaman all - Kompas.com

Riza mengimbau agar masyarakat dapat mendukung pelaksanaan PPKM Darurat dengan tetap berada di rumah, termasuk pekerja yang bukan berasal dari sektor esensial dan kritikal.

Pekerja yang diminta untuk masuk ke kantor oleh pimpinan perusahaan, diharap segera melaporkan melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki).

“Laporkan melalui aplikasi Jaki apabila diminta pimpinan perusahaan bekerja. Kami akan tindak dan beri sanksi yang tegas dan berat,” kata Riza.

Ada pun selama PPKM Darurat, Riza menilai mobilitas di Jakarta sudah menurun drastis.

3. Presiden Jokowi menyadari memperpanjang PPKM Darurat disertai banyak risiko
PPKM Darurat Bakal Diperpanjang, Begini Respons Wagub DKI Jakarta

Sebelumnya, terkait perpanjangan PPKM Darurat, Menko Muhadjir menjelaskan, Presiden Jokowi rapat kabinet terbatas menyebutkan keputusan memperpanjang PPKM Darurat disertai banyak risiko.

“Termasuk bagaimana supaya seimbang bersama-sama antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial,” katanya.

Khusus untuk bansos, Muhadjir mengatakan, pemerintah saja tak akan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Maka itu, ia mengharap warga saling bantu dalam situasi pandemik COVID-19 seperti ini.

“Bantuan sosial tidak mungkin ditanggung negara sendiri, oleh pemerintah. Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan,” kata Muhadjir.