Alasan Inilah yang Buat Jokowi Pilih Luhut Menangani COVID19

Alasan Inilah yang Buat Jokowi Pilih Luhut Menangani COVID19

Alasan Inilah yang Buat Jokowi Pilih Luhut Menangani COVID19 – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi COVID-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menetapkan download apk idn Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021. Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin PPKM Darurat ini.

1. Fadjroel sebut Jokowi ambil kebijakan PPKM Darurat guna menjalankan tugas konstitusi
Fadjroel Ungkap Pola Komunikasi di Kabinet Indonesia Maju Berubah - Halaman  2 - Tribunnews.com

Fadjroel juga mengungkapkan alasan Jokowi memutuskan memberlakukan PPKM darurat. Menurut Fadjroel, langkah tersebut memang harus diambil Presiden Jokowi guna menjalankan tugas konstitusi.

“Presiden mengatakan kenapa tindakan ini harus diambil, karena Presiden menjalankan tugas konstitusional kan di dalam Mukadimah UUD 1945 untuk kenapa negara didirikan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Fadjroel.

2. PPKM Darurat Jawa-Bali diterapkan pada 3-20 Juli
Ini Alasan Jokowi Pilih Luhut Pimpin Penanganan COVID-19 di Jawa-Bali

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah lantaran gelombang kasus virus corona yang semakin meningkat hari ke hari.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri kesehatan dan juga para kepala daerah. Saya memutuskan untuk memberlakukan darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Jokowi menyampaikan, selama PPKM Darurat akan ada pembatasan yang lebih ketat dari sebelumnya.

“PPKM darurat ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” katanya lagi.

3. Luhut akui pemerintah tak prediksi adanya lonjakan kasus COVID-19
Ini Alasan Jokowi Pilih Luhut Pimpin Penanganan COVID-19 di Jawa-Bali

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengaku pemerintah tak memprediksi adanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Luhut tidak menyangka kasus virus corona kembali meningkat pesat mulai Juni 2021.

“Tadi kami sudah rapat mengenai bansos, jujur karena kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan terjadi lonjakan lagi, karena inilah yang kita ketahui baru, jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini,” kata Luhut dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.

Menurut Airlangga Hartanto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat. Wakil Ketua KPC-PEN Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam.