Tiongkok Telah Mengizinkan Keluarga Memiliki Tiga Anak

Tiongkok Telah Mengizinkan Keluarga Memiliki Tiga Anak

Tiongkok Telah Mengizinkan Keluarga Memiliki Tiga AnakPemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok adalah otoritas negara tertinggi di Tiongkok di bawah kepemimpinan politik eksklusif Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah Tiongkok terdiri dari lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pemerintah Tiongkok mengizinkan pasangan yang menikah memiliki hingga tiga anak. Kebijakan yang diumumkan pada Senin (31/5/2021) itu, mengubah batas kepemilikan anak yang sebelumnya berjumlah dua orang. Kebijakan ini diberlakukan karena tingginya angka penuaan dan rendahnya angka kelahiran.

Sebagai informasi, pada 2016, Tiongkok membatalkan kebijakan satu anak dan mengizinkan pasangan memiliki dua anak, untuk mencegah risiko ekonomi dari populasi yang menua dengan cepat. Tapi, kebijakan itu gagal menghasilkan lonjakan kelahiran karena tingginya biaya membesarkan anak di Negeri Tirai Bambu.

Kantor berita Xinhua melaporkan, Dikutip dari Download IDNPlay Apk pascapertemuan Politbiro yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, pemerintah akan memberlakukan sejumlah langkah pendukung untuk meningkatkan populasi Tiongkok. “Untuk secara aktif mengatasi populasi yang menua,” demikian laporan yang dirilis oleh Xinhua.   

1. Berikut langkah pendukung untuk meningkatkan jumlah populasi

Dilansir dari The Straits Times, langkah pendukung yang dimaksud adalah menurunkan biaya pendidikan untuk keluarga, meningkatkan pajak dan dukungan perumahan, menjamin kepentingan hukum perempuan yang bekerja, dan menekan biaya mahar yang mahal.

“Orang-orang terhambat bukan oleh batasan dua anak, tetapi oleh biaya yang sangat tinggi untuk membesarkan anak-anak di Tiongkok saat ini. Perumahan, kegiatan ekstrakurikuler, makanan, perjalanan, dan segala sesuatu lainnya bertambah dengan cepat,” kata Yifei Li, sosiolog di NYU Shanghai.

Dalam jajak pendapat di akun Weibo Xinhua dengan tema #AreYouReady untuk kebijakan tiga anak, sekitar 29 ribu dari 31 ribu responden mengatakan “mereka tidak akan pernah memikirkannya”.

Sementara, sisanya memilih di antara opsi “Saya siap dan sangat ingin melakukannya”, “ada dalam agenda saya”, atau “saya ragu-ragu dan banyak yang harus dipertimbangkan”.

“Meningkatkan batas (jumlah anak) itu sendiri tidak akan begitu berarti, menurut saya,” tambah Yifei.

2. Kebijakan yang dinilai terlambat

Awal bulan ini, data sensus satu dekade terakhir menunjukkan, pertumbuhan populasi berada pada tingkat yang paling lambat sejak 1950-an. Hal itu memicu kekhawatiran Tiongkok gagal menjadi negara kaya karena tingginya angka penduduk lanjut usia.

Untuk menjaga produktivitas, Politbiro secara bertahap juga akan menunda usia pensiun.

Shuang Ding, kepala ekonom di Standard Chartered Hong Kong mengatakan, kebijakan seperti ini seharusnya diberlakukan sejak lima tahun lalu. “Sekarang sudah terlambat, meskipun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini merupakan langkah yang benar, tapi (Tiongkok) sepertinya agak malu-malu,” kata dia.

3. Pro-kontra di kalangan masyarakat

Pada 1979, Tiongkok menerapkan kebijakan satu anak karena khawatir dengan ledakan populasi. Kebijakan itu cukup efektif untuk menekan jumlah penduduk. Di sisi lain, menurunnya angka kelahiran tidak lepas dari sterilisasi paksa dan banyaknya orang tua yang mengaboris ketika mengandung anak perempuan.

Penelitian yang diterbitkan awal tahun ini oleh para akademisi dari Universitas Hangzhou menemukan, kebijakan dua anak relatif disambut baik oleh keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas.

“Saya sangat bahagia dan kami tidak perlu membayar denda” kata Su Meizhen, manajer sumber daya manusia di Beijing, yang sedang hamil anak ketiganya.

Sementara, seorang pengguna media sosial mengunggah, mereka hanya ingin memiliki tiga anak lebih jika diberi stimulus dari pemerintah.

“Saya bersedia memiliki tiga anak jika Anda memberi saya 5 juta Yuan,” tulis dia.