Pemerintah Honduras Bersalah atas Kasus Tewasnya Transgender

Pemerintah Honduras Bersalah atas Kasus Tewasnya Transgender

Pemerintah Honduras Bersalah atas Kasus Tewasnya Transgender – Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Honduras mungkin menghadapi tantangan hukum yang tidak dialami oleh penduduk non- LGBT.  Baik aktivitas seksual sesama jenis pria maupun wanita adalah legal di  Honduras. Pasangan sesama jenis dan rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hukum yang sama yang tersedia untuk pasangan menikah lawan jenis.

Pernikahan sesama jenis , penyatuan de facto, dan adopsi oleh pasangan sesama jenis telah dilarang secara konstitusional sejak 2005. Sama halnya dengan negara tetangga El Salvador , orang-orang LGBT menghadapi tingkat kekerasan dan pembunuhan yang tinggi. 264 orang LGBT, di antaranya sekitar setengahnya adalah laki-laki gay, dibunuh di negara itu antara tahun 2009 dan 2017. 

Pengadilan HAM menyalahkan Pemerintah Honduras atas kasus download apk idn pembunuhan perempuan transgender bernama Vicky Hernandez. Insiden tewasnya Vicky bertepatan dengan kudeta Honduras pada 2009 lalu dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Selama ini Honduras merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan dan pembunuhan pada kelompok LGBTQ+ tertinggi di dunia.

1. Menuntut Honduras membayar santunan sebesar Rp435,6 juta

IndexAwards2017: Arcoiris fights homophobia in Honduras Index on Censorship

Pada hari Senin (28/06/2021) Pengadilan HAM Inter Amerika telah menyalahkan Pemerintah Honduras atas kematian seorang warga transgender bernama Vicky Hernandez. Bahkan pihak Pengadilan HAM meminta pemerintah membayarkan kompensasi kepada keluarga Vicky atas kematiannya sebesar 30 ribu dolar AS atau Rp435,6 juta.

Organisasi yang berpusat di Kosta Rika tersebut juga memerintahkan Pemerintah Honduras agar memberikan beasiswa kepada perempuan transgender dengan nama Vicky Hernandez. Di samping itu, memberlakukan razia untuk menekan angka kekerasan yang menargetkan orang transgender sekaligus memberikan pelatihan anti diskriminasi bagi petugas keamanan dan mencatat kasus kekerasan kepada kelompok LGBTQ+ di negaranya, dilansir dari BBC. 

2. Vicky Hernandez diduga dibunuh petugas kepolisian

Dikutip dari The Guardian, Vicky Hernandez dibunuh pada Juni 2009 ketika Honduras dirundung kudeta militer yang melengserkan Presiden Manuel Zelaya dan membuat adanya aturan jam malam di seluruh negara. Diketahui aturan jam malam diberikan untuk melawan demonstrasi kudeta, tetapi beberapa pihak ikut terdampak termasuk jurnalis, guru, mahasiswa, beserta kelompok LGBTQ+.

Hernandez (26) yang menggantungkan hidupnya sebagai pekerja seks komersial saat itu tengah berjalan dengan dua orang transgender lainnya di San Pedro Sula. Ia diketahui lari ketika melihat mobil polisi yang mendekat ke arahnya karena aturan jam malam. Keesokan harinya Hernandez sudah ditemukan tewas dan diduga aparat kepolisian yang menembakknya.

3. Honduras menjadi negara dengan kasus kekerasan pada LGBTQ+ terbesar

Dilansir dari El Pais, Honduras menjadi salah satu negara dengan tingkat kekerasan kepada kelompok LGBTQ+ tertinggi di dunia. Bahkan berdasarkan data dari Cattrachas diketahui sejak kematian Vicky Hernandez pada 2009 sampai saat ini terdapat 122 orang transgender dan 389 anggota komunitas LGBT di Honduras menjadi korban pembunuhan.

Keputusan dari Pengadilan HAM Inter-Amerika ini diumumkan bertepatan dengan peringatan tewasnya Vicky Hernandez ke 12 tahun. Selain itu, keputusan ini juga menjadi kabar baik agar meningkatkan perlindungan bagi perempuan transgender yang selama ini hanya memiliki jalan keluar dengan bekerja sebagai pekerja seks. Namun di sisi lain, pemerintah justru secara sistematis memberikan diskriminasi terhadap kelompok tersebut.

Serikat sesama jenis tidak diakui secara hukum di Honduras. Pada tahun 2005, Konstitusi diamandemen untuk secara tegas melarang pernikahan dan persatuan de facto antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Amandemen konstitusi juga menolak untuk mengakui pernikahan sesama jenis atau perkawinan yang terjadi secara sah di negara lain (Pasal 112). Ini juga melarang pasangan sesama jenis mengadopsi (Pasal 116).