Parlemen Polandia Mendukung RUU Media yang Kontroversial

Parlemen Polandia Mendukung RUU Media yang Kontroversial

Parlemen Polandia Mendukung RUU Media yang Kontroversial – Parlemen Polandia telah mengesahkan undang-undang media yang kontroversial. Pemberlakuan undang-undang tersebut memiliki konsekuensi langsung bagi saluran berita kritis TVN24, yang berada di tangan Amerika. Pemungutan suara tentang undang-undang itu tidak ada dalam agenda DPR, tetapi dibahas dan ditangani pada menit terakhir. Hanya butuh beberapa menit.

Undang-undang baru ini juga memberikan wewenang kepada parlemen untuk memilih anggota Dewan Kehakiman Nasional, yang mengangkat hakim. Usia pensiun anggota Mahkamah Agung diturunkan dari 70 menjadi 65 tahun yang berarti akan membuat sejumlah signifikan hakim dipaksa pensiun.

Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa mengatakan undang-undang baru ini bertujuan mengurangi korupsi dan membuat hakim lebih bertanggung jawab kepada warga.

1. RUU kini butuh persetujuan  presiden untuk bisa berlaku
Parlemen Polandia Setujui RUU Media Kontroversial

Melansir dari Associated Press, dalam pemungutan suara terakhir di tahun ini di Sejm ada 229 anggota yang mendukung rancangan aturan media itu, sedangkan 212 menentang, dan ada 11 suara abstain, untuk menolak hak veto. RUU mengenai media ini sebelumnya telah ditolak oleh majelis tinggi pada bulan September.

Agar RUU ini bisa menjadi aturan yang sah secara hukum, dibutuhkan persetujuan dari Presiden Andrzej Duda untuk menjadikannya undang-undang. Duda dilaporkan memiliki pandangan menganggap aturan itu kontroversial. Meski begitu, dia memiliki kemungkinan mengirim RUU itu ke Mahkamah Konstitusi, yang bersahabat dengan pemerintah sayap kanan untuk dinilai layak atau tidak.

Duda pada hari Jumat mengatakan kepada wartawan RUU itu akan dianalisis untuk menentukan keputusan yang tepat dan telah memiliki cara pandang untuk menilainnya.

Diplomat Amerika Serikat (AS) atau kuasa usaha di Warsawa, Bix Aliu, mengatakan di Twitter negaranya kecewa dengan keputusan parlemen dan berharap Duda bertindak sesuai dengan pernyataan sebelumnya untuk mewujudkan kebebasan berpendapat dan bisnis.

2. RUU media di Polandia dianggap sengaja menargetkan media tertentu
Parlemen Polandia Setujui RUU Media Kontroversial

Melansir dari Associated Press, jika ditandatangani Duda aturan itu akan mencegah perusahaan di luar Eropa untuk memiliki lebih dari 49 persen saham media televisi atau radio di Polandia, yang membuat jaringan televisi AS, Discovery pemilik jaringan televisi swasta terbesar Polandia, TVN harus menjual sebagian besar atau bahkan seluruh kepemilikannya.

Aturan ini dianggap sengaja mengicar Discovery karena perusahaan media itu merupakan satu-satunya perusahaan di luar Eropa yang memiliki kepemilikan di Polandia. TVN diketahui kerap kali mengkritik pemerintah.

Merespons hasil pemungutan suara di majelis rendah, Discovery mengatakan hasil itu harus menjadi perhatian mendalam bagi setiap perusahaan yang berinvestasi di Polandia dan yang peduli terhadap kebebasan pers. Pihak TVN menganggap keputusan itu untuk mengekang kebebasan pers dan menilai itu untuk menargetkan perusahaan AS.

Perusahaan asal AS ini mengigatkan keputusan Sejm ini akan merusak hubungan Polandia dengan AS dan menyerukan agar presiden menolak RUU itu. Discovery dilaporkan akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan bisnis mereka di Polandia.

Vera Jourova, yang merupakan wakil presiden komisi untuk nilai dan transparansi di Uni Eropa (UE), menentang putusan itu karena dianggap sengaja menargetkan TVN. Dia mengigatkan jika aturan itu diterapkan maka blok tersebut tidak akan ragu mengambil tindakan hukum.

Kelompok oposisi dilaporkan telah menyerukan untuk memprotes RUU itu, dengan mengajak untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Minggu.

3. Aturan dianggap untuk mencegah pengaruh asing

Melansir dari Reuters, Partai Hukum dan Keadilan, yang saat ini memimpin di pemerintahan merupakan partai yang mengusulkan RUU ini, berargumen bahwa media asing memiliki terlalu banyak pengaruh di Polandia, sehingga mempengaruhi opini publik. Partai itu mengatakan RUU tersebut bertujuan untuk menghentikan negara-negara seperti Rusia atau China memiliki pengaruh atas media Polandia.

Anggota Partai Hukum dan Keadilan Joanna Lichocka membela RUU ini dengan mengatakan aturan sesuai dengan hukum Eropa yang berlaku di banyak negara UE.