Jokowi Realisasikan Perpindah Ibukota Simbol Indonesia Maju

Jokowi Realisasikan Perpindah Ibukota Simbol Indonesia Maju

Jokowi Realisasikan Perpindah Ibukota Simbol Indonesia Maju – Jokowi segera merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan itu memiliki makna khusus. “Ibu Kota Negara yang baru berada di tengah wilayah geografis Nusantara merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju.

Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Oktober 2021. Fadjroel mengatakan transformasi progresif menuju kebiasan baru berprinsip pada Indonesia sentris. Artinya, pemerataan pembangunan bakal dilakukan di seluruh Indonesia.

Transformasi progresif menandakan pemerintah serius melindungi lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim. Kemudian menghadirkan kualitas baru tata kelola pemerintahan serta transformasi progresif dan menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

1. Ibu kota negara baru jadi simbol menuju Indonesia Maju
Jubir Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Negara Simbol Menuju Indonesia Maju

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, pemindahan ibu kota negara ke tengah wilayah geografis Nusantara bertujuan untuk menjadikan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju. Transformasi progresif yang dimaksud adalah perubahan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru.

Hal tersebut berprinsip pada Indonesiasentris (pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia), perlindungan lingkungan dalam menghadapi Climate Change, kualitas baru tata kelola pemerintahan, dan transformasi progresif yang menyeluruh pada kehidupan sosial, serta ekonomi dan budaya.

2. Perpindahan ibu kota sebagai tonggak transformasi progresif
Jubir Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Negara Simbol Menuju Indonesia Maju

Presiden Jokowi telah mengatakan sebelumnya, perpindahan ibu kota negara bukan hanya sekadar perpindahan lokasi, tetapi perpindahan sebagai tonggak transformasi progresif.

“Perpindahan ibu kota ini jangan dilihat sekadar sebagai perpindahan kantor pemerintahan. Bukan sekadar pindah lokasi, tetapi kita ingin ada sebuah transformasi, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis ekonomi.” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021)

Menurut Jokowi prinsip utama perpindahan IKN ini adalah untuk menumbuhkan habitus Indonesia Maju.

3. Jokowi ajak rakyat Indonesia bergotong-royong atasi masalah dan bergerak maju
Jubir Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Negara Simbol Menuju Indonesia Maju

Pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan ini, ujar Fadjroel, merupakan bagian dari keberpihakan Presiden dan jajaran pemerintahannya untuk mengkonsolidasikan tatanan demokrasi dan pemerataan kesejahteraan yang diinginkan rakyat Indonesia.

Dengan adanya perubahan kultur serta sistem tersebut, Preaiden menilai akan mampu menjawab tantangan zaman dan memeratakan keadilan pembangunan atau Indonesiasentris.

Namun, halangan perubahan bisa saja muncul dari para pendukung kebiasaan lama. ”

Sehingga, Presiden Jokowi dengan tulus dan sabar mengajak seluruh rakyat Indonesia bergotong-royong mengatasi masalah dan bergerak maju bersama-sama,” ujar Fadjroel.

Presiden, lanjutnya, meyakinkan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ini akan menjadi lokomotif bangsa indonesia dan mewujudkan Indonesiasentris dan Indonesia Maju.

4. DPR sejalan dengan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara
Jubir Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Negara Simbol Menuju Indonesia Maju

Sebelumnya, dikutip dari ANTARA, Ketua DPR RI Puan Maharani sejalan dengan sikap pemerintah tentang perlunya memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Puan menjelaskan pemikiran tentang pemindahan IKN sudah pernah disampaikan Presiden Pertama RI Sukarno, untuk memindahkan IKN ke tempat yang lebih baik dan bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat.

Selain itu Puan juga berharap RUU IKN tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari semua sisi dan semua pemikiran serta pertimbangan yang ada.

“RUU IKN harus bisa dilengkapi dengan peraturan turunan secara komprehensif. Pembicaraannya harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan DPR, namun juga semua elemen bangsa dalam memberikan masukan,” kata Puan.